Halaman Facebook Twitter Warta Lumajang Langganan Berita
Anda Membaca: Birokrasi Persyaratan Pj Kades Masih Jadi Perdebatan

Persyaratan Pj Kades Masih Jadi Perdebatan

PDFCetakEmail

Foto IlustrasiFoto IlustrasiWartalumajang.com - Terkait dengan habisnya masa jabatan Kepala Desa (Kades) dan kemungkinan ditundanya pelaksanaan Pilkades di 133 desa memunculkan banyak persoalan, salah satu persoalan yang masih diperdebatkan hingga saat ini ialah persayaratan menduduki posisi Penjabat Sementara Kades.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Yang terbit pada bulan Juli lalu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia tertulis sejumlah aturan dan persayaratan untuk pelaksanaan Pilkades dan penunjukkan penjabat sementara Kades.

Dalam surat edaran tersebut pada poin tiga jelas menyebutkan kepala desa yang sudah habis masa jabatannya tidak dapat ditunjuk menjadi Penjabat Sementara Kades.

Namun, beberapa waktu yang lalu telah terbit surat edaran Mendagri baru yang menjelaskan tentang persyaratan seseorang yang dapat ditunjuk sebagai Penjabat sementara Kades.

Sekda Lumajang, Drs. Abdul Fatah Ismail kepada sejumlah wartawan mengatakan telah terbit surat edaran Mendagri yang baru tertanggal 8 Oktober lalu. "Ada satu poin menyebutkan, Kades yang masih satu periode menjabat jika sudah habis masa jabatannya tidak dapat ditunjuk sebagai Pj sementara Kades apabila dirinya mau mencalonkan lagi," katanya.

Sedangkan untuk Kades yang sudah dua periode menjabat menurut surat edaran yang baru tersebut dapat ditunjuk sebagai Pj sementara Kades. "Untuk Kades yang sudah dua periode aturannya kan tidak boleh mencalonkan lagi," imbuh Sekda.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H. Agus Yuda Wicaksono S.Sos ketika dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu menyampaikan, pihaknya belum menerima tembusan surat edaran dari Mendagri yang baru.

"Untuk surat edaran mendagri yang baru kami belum terima, meskipun di tembusan surat tersebut tertulis nama Ketua DPRD dan tertanggal 8 Oktober, tapi saya belum menerima," kata Agus Yuda.

Menurut Agus Yuda, dalam surat edaran Mendagri yang baru pada poin tiga masih memungkinkan terjadinya multi tafsir, untuk Kades yang sudah menjabat dua periode tidak ada masalah, namun untuk Kades yang masih satu periode nanti akan menimbulkan masalah. "Kita kan tidak tahu apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak," imbuhnya.

Sebelum permasalahan ini nanti muncul di desa, mestinya pihak Pemkab harus tegas dalam menentukan persyaratan jangan diberi pilihan yang akan memicu konflik. "Kalau tidak boleh ya tidak boleh semua, kalau diperbolehkan ya diperbolehkan semua, agar situasinya tetap kondusif," pungkas Agus Yuda.

 

 

 

Bagikan

Index Birokrasi

Konsolidasi 3 Pilar Perkuat Persatuan...
Jumat, 14 Maret 2014 12:12
Konsolidasi 3 Pilar Perkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
Wartalumajang.com – Guna memperkuat kembali persatuan dan kesatuan menghada...
Pembagian BSM di Lumajang Dinilai Tid...
Rabu, 12 Maret 2014 16:26
Pembagian BSM di Lumajang Dinilai Tidak Adil
Wartalumajang.com – Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan salah satu program...
DPRD Lumajang Akhirnya Resmi Bentuk P...
Kamis, 27 Pebruari 2014 14:45
DPRD Lumajang Akhirnya Resmi Bentuk Pansus Pertambangan Pasir
Wartalumajang.com – Melalui sidang Paripurna DPRD yang dihadiri sejumlah pejab...
Kapolres : Olahraga Bersama Sebagai S...
Jumat, 21 Pebruari 2014 16:39
Kapolres : Olahraga Bersama Sebagai Sarana Ciptakan Pemilu Aman dan Damai
Wartalumajang.com – Menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung ...
Sekda: Cagar Budaya Lumajang Harus Se...
Kamis, 20 Pebruari 2014 15:41
Sekda: Cagar Budaya Lumajang Harus Segera Dilindungi
Wartalumajang.com – Sebagai bentuk sosialisasi atas Rancangan Peraturan Daerah...
Web Designer