Halaman Facebook Twitter Warta Lumajang Langganan Berita
Anda Membaca: Birokrasi Persyaratan Pj Kades Masih Jadi Perdebatan

Persyaratan Pj Kades Masih Jadi Perdebatan

PDFCetakEmail

Foto IlustrasiFoto IlustrasiWartalumajang.com - Terkait dengan habisnya masa jabatan Kepala Desa (Kades) dan kemungkinan ditundanya pelaksanaan Pilkades di 133 desa memunculkan banyak persoalan, salah satu persoalan yang masih diperdebatkan hingga saat ini ialah persayaratan menduduki posisi Penjabat Sementara Kades.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Yang terbit pada bulan Juli lalu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia tertulis sejumlah aturan dan persayaratan untuk pelaksanaan Pilkades dan penunjukkan penjabat sementara Kades.

Dalam surat edaran tersebut pada poin tiga jelas menyebutkan kepala desa yang sudah habis masa jabatannya tidak dapat ditunjuk menjadi Penjabat Sementara Kades.

Namun, beberapa waktu yang lalu telah terbit surat edaran Mendagri baru yang menjelaskan tentang persyaratan seseorang yang dapat ditunjuk sebagai Penjabat sementara Kades.

Sekda Lumajang, Drs. Abdul Fatah Ismail kepada sejumlah wartawan mengatakan telah terbit surat edaran Mendagri yang baru tertanggal 8 Oktober lalu. "Ada satu poin menyebutkan, Kades yang masih satu periode menjabat jika sudah habis masa jabatannya tidak dapat ditunjuk sebagai Pj sementara Kades apabila dirinya mau mencalonkan lagi," katanya.

Sedangkan untuk Kades yang sudah dua periode menjabat menurut surat edaran yang baru tersebut dapat ditunjuk sebagai Pj sementara Kades. "Untuk Kades yang sudah dua periode aturannya kan tidak boleh mencalonkan lagi," imbuh Sekda.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H. Agus Yuda Wicaksono S.Sos ketika dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu menyampaikan, pihaknya belum menerima tembusan surat edaran dari Mendagri yang baru.

"Untuk surat edaran mendagri yang baru kami belum terima, meskipun di tembusan surat tersebut tertulis nama Ketua DPRD dan tertanggal 8 Oktober, tapi saya belum menerima," kata Agus Yuda.

Menurut Agus Yuda, dalam surat edaran Mendagri yang baru pada poin tiga masih memungkinkan terjadinya multi tafsir, untuk Kades yang sudah menjabat dua periode tidak ada masalah, namun untuk Kades yang masih satu periode nanti akan menimbulkan masalah. "Kita kan tidak tahu apakah dia akan mencalonkan diri lagi atau tidak," imbuhnya.

Sebelum permasalahan ini nanti muncul di desa, mestinya pihak Pemkab harus tegas dalam menentukan persyaratan jangan diberi pilihan yang akan memicu konflik. "Kalau tidak boleh ya tidak boleh semua, kalau diperbolehkan ya diperbolehkan semua, agar situasinya tetap kondusif," pungkas Agus Yuda.

 

 

 

Index Birokrasi

Plt Bupati Drs. As’at Malik : Ayo N...
Senin, 15 Desember 2014 09:10
Plt Bupati Drs. As’at Malik : Ayo Nurut Ojo Memel, Ben Ndak Dowo Urusane
Wartalumajang.com – Ada yang berbeda dalam pidato Plt. Bupati Lumajang Drs. As...
Wabup : Birokrat Harus Berpikir Seper...
Jumat, 12 Desember 2014 17:03
Wabup : Birokrat Harus Berpikir Seperti Negarawan
Wartalumajang.com – Wakil Bupati Lumajang, H As’at Malik pagi ini, Jumat ...
Pertemuan Warga Kalidilem Dengan Ekse...
Senin, 08 Desember 2014 17:35
Pertemuan Warga Kalidilem Dengan Eksekutif dan Legislatif Berlangsung Ricuh
Wartalumajang.com – Pertemuan antara warga Desa Kalidilem dengan Pemkab Lumaja...
Terlanjur Kontrak, Pemkab Tetap Gelar...
Senin, 08 Desember 2014 16:50
Terlanjur Kontrak, Pemkab Tetap Gelar Rapat di Hotel
Wartalumajang.com – Meskipun sudah ada larangan dari Menpan dan RB (Menteri Pe...
‘Harjalu Berseri’, Jadi Tema Peri...
Jumat, 05 Desember 2014 15:11
‘Harjalu Berseri’, Jadi Tema Peringatan Harjalu ke-759
Wartalumajang.com – Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Jadi Lu...
Web Designer