Halaman Facebook Twitter Warta Lumajang Langganan Berita
Anda Membaca: Birokrasi Pemutakhiran Data Pemilih Pilgub Jatim Diduga Tidak Sesuai Prosedur

Pemutakhiran Data Pemilih Pilgub Jatim Diduga Tidak Sesuai Prosedur

PDFCetakEmail

Hisbullah Huda, Anggota Panwaslu LumajangHisbullah Huda, Anggota Panwaslu LumajangWartalumajang.com - Terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2013 Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Provinsi Jatim menemukan sejumlah kejanggalan dan Bawaslu menduga tahapan tersebut tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara.

Hal ini tertuang dalam instruksi Bawaslu Propinsi Jatim no. 291/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2013 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Menurut Bawaslu, data DP4 tidak dilakukan pemutakhiran, sehingga data DPS masih tetap sama dengan data DP4 dan data tersebut telah disampaikan kepada KPU Provinsi Jatim sebagai data DPS.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Pengawasan dan Humas Panwaslu Kabupaten Lumajang, Hisbullah Huda kepada media ini mengatakan pihaknya juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam pemutakhiran data pemilih tersebut.

Diantaranya ada salah satu kecamatan di Kabupaten Lumajang yang tengah melakukan proses pemutakhiran data sekitar tanggal 9-30 Juni lalu, namun sebelum proses tersebut rampung KPU Lumajang telah mengirimkan DPS ke KPU Provinsi.

"Hal ini kami ketahui berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan petugas Panwascam, namun hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang saja, hampir semua kabupaten/kota di Jatim mengalami hal serupa, oleh karena itu Bawaslu mengirimkan instruksi ini," kata Hisbullah.

Instruksi dari Bawaslu ini memerintahkan kepada komisioner Panwaslu untuk melakukan klarifikasi secara berjenjang sesuai dengan wilayahnya. Untuk Panwaslu Kabupaten/ kota agar melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/kota. "Sedangkan untuk klarifikasi kepada PPK dan PPS, Panwaslu dapat mendelegasikan kepada Panwascam sesuai dengan wilayahnya masing-masing," imbuh Hisbullah.

Klarifikasi berjenjang ini dilakukan agar proses pemutakhiran data yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di masing-masing wilayah benar-benar valid sehingga tidak terjadi kekacauan dalam data DPT.

Panwaslu juga akan memastikan kinerja jajaran KPU hingga kebawah benar-benar bekerja secara optimal demi suksesnya Pilgub ini. "Hal ini juga demi menjamin jangan sampai hak konstitusi warga negara hilang," pungkas Hisbullah.

Index Birokrasi

Selama Idul Fitri Dinas Pariwisata Ta...
Kamis, 24 Juli 2014 11:55
Selama Idul Fitri Dinas Pariwisata Targetkan PAD 700 Juta
Wartalumajang.com - Selama Idul Fitri tahun ini Dinas Pariwisata Lumajang men...
Masyarakat Akan Dirikan Pos Kamling P...
Kamis, 17 Juli 2014 13:47
Masyarakat Akan Dirikan Pos Kamling Perlintasan Kereta Api
Wartalumajang.com - Menjelang Idul Fitri tahun ini sebagian masyarakat yang t...
Kepala Diknas : Wali Murid Harus Tahu...
Rabu, 16 Juli 2014 20:00
Kepala Diknas : Wali Murid Harus Tahu Untuk Apa Biaya Daftar Ulang Itu
Wartalumajang.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Drs. Winhatno H...
Biaya Daftar Ulang Saat Kenaikan Kela...
Rabu, 16 Juli 2014 03:43
Biaya Daftar Ulang Saat Kenaikan Kelas Marak Lagi, Wali Murid Mengeluh
Wartalumajang.com - Biaya daftar ulang saat kenaikan kelas kembali mengemuka di ...
Amankan Pilpres, Polres Kerahkan Keku...
Selasa, 08 Juli 2014 15:58
Amankan Pilpres, Polres Kerahkan Kekuatan Penuh
WartaLumajang.com – Dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat Lum...
Web Designer